Yophi - Lukman Kunjungi Pasar Baledono : Dengarkan Keluh Kesah Para Pedagang

Pedagang Ingin Angkot Kembali Lewat Depan Pasar 

 

MERAKYAT : Yophi Prabowo menyerap aspirasi para pedagang di Pasar Baledono

PURWOREJO, KABARJATENG.CO.ID - Pasangan calon Bupati - Wakil Bupati Purworejo, Yophi Prabowo - Lukman Hakim, mengunjungi Pasar Baledono, Minggu 20 Oktober 2024. Pasangan calon nomor urut 1 ini, mendengarkan keluh kesah dan aspirasi para pedagang di salah satu pasar terbesar di Kabupaten Purworejo ini. Yophi dan Lukman berkeliling ke semua kios, baik di lantai 1 maupun lantai 2. Pasar yang dibangun dengan dana Rp 114 miliar itu, tampak sepi, jarang pembeli datang untuk berbelanja.  Kedatangan Yophi - Lukman disambut para pedagang, selain minta foto bersama, para pedagang juga menyampaikan keluh kesah terkait sepinya pasar yang dulu pernah berjaya menjadi pusat perbelanjaan favorit warga Kabupaten Purworejo.  "Kami ingin angkutan umum bisa lewat depan Pasar Baledono lagi seperti dulu. Saya yakin, kalau angkot lewat sini, pengunjung ya akan ramai. Mungkin memang tidak akan seperti dulu sebelum ada jualan online, tapi paling tidak, pasar menjadi tidak terlalu sepi," tutur Hartomo, pemilik kios Nana Busana di Lantai 1 Blok A24. 

Yophi Prabowo disambut antusias para pedagang Pasar Baledono

Pedagang lainnya, Abah Jimy, memprotes kebijakan penetapan Pasar Baledono sebagai pasar modern berstandar nasional (SNI). "Pemda belum bisa membuat pasar ramai, kok malah dijadikan pasar SNI. Salah satu poinnya kan tidak boleh merokok di (dalam) pasar. Pengunjung dan pedagang pasar ini kan pasti banyak yang merokok, kalau dilarang apa tidak makin sepi? Pedagang pasti makin tidak laku," seru Jimy. 

Jimy melanjutkan, di Kabupaten Purworejo belum ada pasar yang siap untuk dijadikan pasar modern seperti supermarket atau mall dengan segala aturannya. Menurut hematnya, pasar tradisional lebih cocok daripada Pemda harus memaksakan konsep pasar modern hanya demi gengsi dan citra semata. Pedagang Pasar Baledono telah lama kecewa dengan Bupati Purworejo baik Agus Bastian maupun Yuli Hastuti yang dianggap tak bisa membela kepentingan mereka. Titik puncaknya adalah saat karnaval umum HUT RI tahun 2024 lalu. "Rute karnaval yang setiap tahunnya lewat depan Pasar Baledono (Jalan Ahmad Yani) tiba-tiba H-3 acara dialihkan lewat Jalan KH Ahmad Dahlan. Saya protes ke Kepala Dinporapar, alasannya menghindari macet. Alasan yang sungguh tak masuk akal. Jelas lebih semrawut lewat Jalan Ahmad Dahlan yang kanan kiri jalan ada pedagang kaki lima dan parkiran," keluh Jimy.  

Dengan berubahnya rure, ratusan pedagang merasa kesal, karena jika ada karnaval, Pasar Baledono akan ramai. Mereka berharap agar Yophi Prabowo bisa membuat perubahan di Pasar Baledono, menjadikan pasar ramai agar berpihak pada rakyat kecil. Lantaran suasana pasar yang sepi, para pedagang pun banyak yang menunggak retribusi, bahkan ada yang sampai jutaan Rupiah. 

"Pasar sepi seperti ini Pak, bagaimana kami mau membayar retribusi?," keluh Mbak Uji, pedagang sayur mayur di lantai 2. Saat tahu ada cabup datang, ia lantas berlari menemui Yophi Prabowo untuk menyampaikan keluh kesahnya. "Apalagi sekarang pakai model e-retribusi, setiap hari harus bayar. Libur jualan pun tetap bayar, kalau tidak, akan dianggap utang, padahal dulu tidak seperti ini. Kalau saya kasih ke petugas tidak tentu, jika ramai ya saya kasih Rp 20.000. Kalau sepi ya tidak bayar, dianggap utang. Makanya utang retribusi kami banyak. Kami juga menolak kenaikan retribusi. Naiknya 100%, memberatkan," kata Mbak Uji. 

Menanggapi keluhan para pedagang, Yophi akan berusaha memberikan solusi agar Pasar Baledono kembali ramai. "Kami datang ke pasar ini selain belanja juga ingin bertemu dengan para pedagang yang telah lama mengeluh. Saya melihat sendiri sepinya pasar, juga mendengar keinginan mereka agar angkot kembali lewat depan pasar. Mereka juga mengeluh soal tunggakan retribusi, pedagang ingin meminta kebijakan supaya ada keringanan," kata Yophi. 

Yophi menegaskan, saat dirinya diberi amanah menjadi Bupati Purworejo, akan melihat regulasi, apakah tunggakan para pedagang tersebut bisa diputihkan. "Kami akan melihat regulasi, selama bisa dilakukan, akan kami lakukan. Tentunya dengan syarat tidak melanggar aturan dan perundang-undangan, kami siap demi kepentingan masyarakat," pungkas Yophi. (*/kj)