Ketum Gepak Kuning Tolak NKRI Bersyariah
Suriansyah (Prof) : NKRI Menjadi Harga Mati
 |
Suriansyah (Prof) |
BALIKPAPAN,
KABARKALTIM.CO.ID-Berbagai tokoh mengungkapkan penolakan tegas terkait
istilah NKRI bersyariah yang merupakan salah satu hasil Ijtimak Ulama
IV, beberapa waktu lalu.
Tokoh-tokoh
yang menolak tegas seperti pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang,
Jawa Timur, Salahuddin Wahid atau Gus Solah. Menteri Pertahanan
Ryzamizard Ryacudu, juga sudah menyatakan penolakan. Termasuk mantan
Wakil Presiden Try Sutrisno, menyatakan tak ada istilah NKRI
bersyariah, karena
sila pertama Pancasila sudah direvisi.
Tokoh
di Kalimantan Timur, tak ketinggalan. Ketua Umum Gerakan Putera Asli
Kalimantan (Gepak) Kaltim atau disebut Gepak Kuning Kaltim Suriansyah
(Prof), juga menyatakan penolakan istilah NKRI bersyariah.
"Almarhum
Bapak saya seorang pejuang di Kaltim (Djamli Kumis), beliau anggota
Veteran. Jelas, saya menentang keras adanya istilah NKRI bersyariah atau
usaha-usaha penerapan khilafah. Cukup dan hanya NKRI dengan dasarnya
Pancasila. NKRI harga mati," tegas Prof, Selasa (13/8/2019) siang.
 |
Kartu tanda anggota Veteran almarhum Djamli Kumis yang merupakan orangtua Suriansyah (Prof) |
"Jangan
seenaknya diganti, tidak ada NKRI bersyariah. Cukup NKRI saja. Semua
pihak turut berjuang demi kemerdekaan Indonesia, yang tak lama lagi kita
peringati bersama kemerdekannya yang ke-74. Empat pilar yaitu
Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harus selalu dijaga
bersama. Demi persatuan dan kesatuan dan merawat keberagaman," sebut
Prof yang juga Koordiantor Aliansi Ormas dan OKP Kota Balikpapan.
Untuk diketahui pula, Gus Solah juga menekankan, tidak ada NKRI
bersyariah. Dia menegaskan, penolakan terhadap istilah NKRI bersyariah itu tak
lantas membuatnya anti terhadap syariat Islam. Menurutnya, tanpa
menggunakan istilah NKRI bersyariah pun masyarakat dapat menjalankan
syariat Islam dengan baik.
"Syariah Islam jalan di Indonesia
tanpa rumusan NKRI bersyariah. Tanpa istilah NKRI bersyariah, jalan kok
syariah Islam. Jadi tidak perlu ada istilah itu," katanya.
Gus Solah menegaskan bahwa masyarakat hanya perlu menggunakan istilah NKRI. Tanpa ada embel-embel syariat lagi.
"Sudah
cukup NKRI, karena cukup banyak syariah Islam baik yang universal
maupun yang khusus sudah masuk dalam UU," tutur Gus Sholah.
Sementara mantan wakil presiden Try Sutrisno menegaskan bahwa landasan dasar
NKRI adalah Pancasila. Sedangkan syariat adalah persoalan pribadi
masing-masing individu.
"NKRI bersyariah, saya tidak tahu itu.
Yang penting NKRI itu berpancasila. Yang lain-lain, bicara syariat itu
pada pribadi," ujar Try.
Syariat ini, kata dia, menjadi pedoman
bagi umat Islam. Sementara bagi agama lain juga memiliki pedoman sendiri
yang tak bisa disamakan dengan syariat Islam.
"Seorang Islam, syariat Islam harus dilaksanakan. Orang Kristen
melaksanakan agama Kristen. Seorang Buddha melaksanakan agama Buddha,
seorang Hindu melaksanakan agama Hindu. Itu sangat bebas, enggak boleh
diganggu ibadah. Tapi terhadap NKRI, sesama warga negara melaksanakan
Pancasila itu," katanya. (kk/net)
Redaksi
Penasehat Kabar Group: Suyoso Nantra SSos MM, CEO Kabar Group: Tomo Widodo SHut, Pemimpin Umum : Sigit Widiyanto SE, Pemimpin Redaksi: Drs. Raga Affandi, Koordinator IT & Kreatif : Juli Prastomo, Ardi Dwi Septiawan, Staf IT & Kreatif : Muhammad Fathur, Manager Iklan dan EO : Agus Kaswanto SPAK, Staff Umum : Munadi Teguh Santoso, Abdul Rahman, Kabiro Purworejo: Wiwid, Kabiro Surakarta : Isvaradi, Staff Redaksi : Estu Ismoyo Aji, Rapen Enico Sabdo, Uyi Poerjo, Bayu Sukma Pamungkas, Bimo, Iffa Miskana, Penerbit: Kabar Group Kantor Pusat: Jl AW Syahrani RT 09/6 Batu Ampar, Balikappan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia Telp.: 081347420231, 087841170982, 085652021853 Email: redaksi__kabarkaltim@hotmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar