Memberikan Berita dan Informasi Terkini di seluruh Jawa Tengah * Mau Bisnis Anda Semakin Berkembang ? Iklankan Produk anda di Kabar Jateng !!! Silahkan Hubungi di 085643358148 / 081326613938

Minggu, 26 November 2017

Distribusi Tanah Solusi Atasi Ketimpangan Ekonomi


MATARAM, KABARINDONESIA.CO.ID-Para ulama yang berkecimpung di Nahdlatul Ulama (NU) menilai bahwa kebutuhan atas tanah bersifat mutlak. Hal ini berdasarkan pandangan Islam yang menilai bahwa tanah berkaitan dengan hifdhun nafs (hak hidup) dan hifdhul mal (hak atas properti). 

Tujuannya tak lain adalah mencapai hidup yang layak dan keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi). Untuk itu, distribusi tanah/lahan merupakan jalan keluar mengatasi ketimpangan ekonomi. "Hal ini menujukkan bahwa Islam anti ketimpangan, termasuk di dalamnya ketimpangan ekonomi," ujar Wakil Ketua Lembaga Bathsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdul Moqsith Ghazali melalui siaran persnya, Minggu (26/11/2017) yang menyampaikan hasil sidang Komisi Bahtsul Masail Maudlu'iyah dalam Munas-Konbes Alim Ulama PBNU. 

Selain membahas distribusi tanah, komisi ini juga memfokuskan pembahasannya pada isu-isu konseptual dan tematik, antara lain zakat, infak dan sedekah. Menurut Moqsith demikian ia akrab disapa, negara memiliki tanggungjawab besar untuk menciptakan keseimbangan ekonomi melalui pendekatan preventif dan kuratif. Maka setidaknya ada empat jalan keluar yang bisa ditempuh: Pertama, menarik kembali tanah yang didistribusikan oleh pemerintah secara berlebihan. 

Kedua, menarik kembali tanah Hak Guna Usaha yang tidak manfaat atau bermanfaat, tetapi tidak sebagaimana semestinya. Ketiga, membatasi Hak Guna Usaha untuk pengusaha baik jumlah lahan maupun waktu pengelolaan dengan prinsip keadilan. Keempat, mendistribusikan tanah yang dikuasai negara untuk fuqara dan masakin (kalangan fakir miskin), baik dalam bentuk tamlik (hak milik) atau ghairu tamlik (bukan hak milik) dengan prinsip keadilan. 

Dalam laporannya, Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah juga menyinggung soal hak atas tanah. Komisi ini menyerukan agar tanah tidak dimonopoli oleh sebagian sehingga menciptakan ketimpangan. Komisi yang fokus pada materi perundang-undangan ini juga mendorong adanya payung hukum untuk kepentingan ini. (sonny majid)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TERKINI

Flight Schedule Adi Sumarmo Airport

Flight Schedule Adi Sucipto Airport

Flight Schedule Achmad Yani Airport

Info Cuaca Jawa Tengah

Redaksi

Penasehat Kabar Group: Suyoso Nantra SSos MM, CEO Kabar Group: Tomo Widodo SHut, Pemimpin Umum : Sigit Widiyanto SE, Pemimpin Redaksi: Drs. Raga Affandi, Koordinator IT & Kreatif : Juli Prastomo, Ardi Dwi Septiawan, Staf IT & Kreatif : Muhammad Fathur, Manager Iklan dan EO : Agus Kaswanto SPAK, Staff Umum : Munadi Teguh Santoso, Abdul Rahman, Kabiro Purworejo: Wiwid, Kabiro Surakarta : Isvaradi, Staff Redaksi : Estu Ismoyo Aji, Rapen Enico Sabdo, Uyi Poerjo, Bayu Sukma Pamungkas, Bimo, Iffa Miskana, Penerbit: Kabar Group Kantor Pusat: Jl AW Syahrani RT 09/6 Batu Ampar, Balikappan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia Telp.: 081347420231, 087841170982, 085652021853 Email: redaksi__kabarkaltim@hotmail.com