 |
| Ketua MPR Bambang Soesatyo |
Untuk membangun sinergi itu, Ketua
MPR mengimbau para gubernur, bupati dan walikota menyimak serta mencermati dua
hasil survei oleh institusi pemerintah. Masing-masing adalah hasil survei oleh
Balitbanghub Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan survei oleh Pusat Data dan
Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan
Informasi (Balilatfo) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Balilatfo
menyelenggarakan survei dengan responden 3.931 kepala desa dari 31 provinsi.
Hasilnya sunggguh aspiratif dan
menunjukkan betapa peduli dan waspadanya para kepala desa terhadap Pandemi
Covid-19. Sebab, tidak kurang dari 89,75 persen dari semua kepala desa itu
menyatakan tidak setuju jika warganya yang bermukim di perkotaan melakukan
mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan hasil survei online
oleh Balitbanghub terhadap 42.890 responden juga menunjukan kecenderungan yang
melegakan.
Sebab, 56 persen responden memutuskan tidak mudik di tengah pandemi Covid-19. Ini terbilang luar karena pemerintah tidak melarang warga melakukan mudik. Kecenderungan yang terbaca dari dua survei tadi sangat jelas, karena menunjukan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat, termasuk warga pedesaan, akan perlunya upaya bersama memutus mata rantai penularan Covid-19.
Memang, dalam beberapa kesempatan, masih ditemukan kasus yang memperlihatkan oknum warga kurang peduli tentang tujuan pembatasan sosial. Sepanjang periode mudik tahun ini, kasus-kasus seperti itu diperkirakan akan banyak terjadi. Untuk mencegah ekses, Ketua MPR mendorong para kepala daerah untuk segera membangun sinergi dengan para kepala desa. Sebab, aparatur desa lazimnya memiliki catatan dan data tentang warga mereka yang berada di rantau. Selain itu, para kepala desa memiliki akses berkomunikasi langsung dengan keluarga para perantau.
Dari situ, imbauan agar tidak mudik bisa diteruskan oleh keluarga para perantau. Pendekatan kepada para perantau pun bisa menjadi sangat humanis. Perantau hanya diminta lebih menyayangi semua kerabat dan para sahabat mereka di desa. Caranya, dengan mematuhi imbauan kepala desa untuk tidak melaksanakan mudik tahun ini. (*)
Sebab, 56 persen responden memutuskan tidak mudik di tengah pandemi Covid-19. Ini terbilang luar karena pemerintah tidak melarang warga melakukan mudik. Kecenderungan yang terbaca dari dua survei tadi sangat jelas, karena menunjukan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat, termasuk warga pedesaan, akan perlunya upaya bersama memutus mata rantai penularan Covid-19.
Memang, dalam beberapa kesempatan, masih ditemukan kasus yang memperlihatkan oknum warga kurang peduli tentang tujuan pembatasan sosial. Sepanjang periode mudik tahun ini, kasus-kasus seperti itu diperkirakan akan banyak terjadi. Untuk mencegah ekses, Ketua MPR mendorong para kepala daerah untuk segera membangun sinergi dengan para kepala desa. Sebab, aparatur desa lazimnya memiliki catatan dan data tentang warga mereka yang berada di rantau. Selain itu, para kepala desa memiliki akses berkomunikasi langsung dengan keluarga para perantau.
Dari situ, imbauan agar tidak mudik bisa diteruskan oleh keluarga para perantau. Pendekatan kepada para perantau pun bisa menjadi sangat humanis. Perantau hanya diminta lebih menyayangi semua kerabat dan para sahabat mereka di desa. Caranya, dengan mematuhi imbauan kepala desa untuk tidak melaksanakan mudik tahun ini. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar