Banyaknya Masalah Seleksi Sekdes, Ketua DPRD : Selesaikan dengan Musyawarah Mufakat

Yang Salah Mengaku, Diperbaiki dan Dimaafkan 

Luhur Pambudi dan Gentong Sumharjono

PURWOREJO, KABARJATENG.CO.ID-Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Ir Luhur Pambudi MM memberikan tanggapan terkait maraknya pengaduan dari berbagai elemen masyarakat, mengenai ketidakpuasan hingga dugaan kecurangan dalam proses seleksi Sekretaris Desa (Sekdes) di berbagai desa Kabupaten Purworejo. Dia tak mengelak, banyak laporan atau surat yang masuk ditujukan ke DPRD Purworejo, untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan tersebut. 

Seperti laporan yang masuk dari beberapa tokoh warga Desa Pasaranom Kecamatan Grabag, Purworejo.  Seperti halnya yang lainnya, beberapa warga Desa Pasaranom melaporkan dugaan penyimpangan dalam seleksi Sekdes. Warga tersebut pun juga menyampaikan suratnya ke Bupati dan Polres Purworejo. 

Luhur Pambudi saat turun ke masyarakat

Menyikapi hal ini, Luhur Pambudi tetap mewanti-wanti agar semua permasalahan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, musyawarah mufakat, akan lebih elegan dan positif.

“Kalau bisa diselesaikan kekeluargaan dan musyawarah dan aparatur jajaran Muspika bisa membuat kondusif wilayah dan menyelesaikan dengan baik,” tegas Luhur Pambudi kepada kabarjateng.co.id, Jumat (15/12/2017). 

“ Karena zaman now (sekarang), zaman keterbukaan publik dan ada UU keterbukaan informasi publik, dimana masyarakat punya hak tahu informasi tentang info publik. Apalagi peserta tes (seleksi) ya boleh-boleh saja,” imbuh Luhur Pambudi-mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Tengah. 

Dirinya mencontohkan di Lubang Sampang, Butuh, peserta tes saudara Muh Nurdin bisa menanyakan mengapa nilai tes jelek, padahal merasa bisa, dan setelah dicek ternyata panitia atau tim seleksinya salah memasukkan nilai tesnya dan bisa terselesaikan dengan baik.

“Juga di Desa Belimbing Kecamatan Bruno, hal yang sama. semua bisa dirembug dan dimusyawarahkan. Kalau ada yang salah ya tinggal ngaku saja dan diperbaiki, daripada otot-ototan dan jadi tidak kondusif. Mudah-mudahan tingkat Muspika bisa menyslesaikan tapi dengan baik dan berdasar aturan penyelesaiannya,” urai Luhur Pambudi. 

Luhur  Pambudi juga mencontohkan di Desa Pituruh  Kecamatan Pitruh, hal sama yang terjadi. “Karena tidak bisa selesai di Muspika, akhirnya masuk ranah hukum. Semoga hal tersebut tidak terjadi di tempat lain, kalau bisa musayawarah dan berembug. Kalau yang salah, diperbaiki dan dimaafkan, yang penting kembali ke aturan yang mengatur,” pesan Luhur Pambudi.

Ketua DPRD juga bantuan media, turut memonitor dan membantu masyarakat, agar proses-proses demokrasi berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku. “Jangan sampai tidak sesuai aturan, informasi publik juga  harus dihargai,” tutupnya. (tw)