Luhur Pambudi : Ciptakan Pemilu yang Demokratis, Luber dan Jurdil

Luhur dalam suatu kegiatan

KETUA DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo Ir Luhur Pambudi Mulyono MM mengajak semua pihak di Kabupaten Purworejo, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menciptakan pemilu yang lebih demokratis, luber dan jurdil. 

"Serta pelaksanaannya bisa damai dan sejuk. PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus mendukung penuh seluruh penyelenggara pemilu legislatif, pilpres, guna mendorong pemilu yang lebih demokratis dan sesuai dengan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pernyataan ini saya sampaikan untuk.mendukung pilpres dan pileg 2019 yang damai dan berkualitas," kata Luhur. 

“Pemilu 2019 akan menjadi pemilu ke-9 yang diikuti PDI Perjuangan sejak tahun 1973. Hanya pada Pemilu 1997 kami dilarang ikut pemilu dan munculah gerakan rakyat Mega Bintang guna melawan rezim otoriter yang mematikan demokrasi yang ditandai dengan peristiwa 27 Juli 1996,” tandas Luhur. 

Bagi PDI Perjuangan, menurut Luhur, pemilu adalah alat, dimana rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan para wakilnya di lembaga legislatif. PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk menjadikan kontestasi pemilu sebagai arena penyampaian gagasan terbaik untuk rakyat, bangsa dan negara Indonesia di Purworejo. 

"Saya tegaskan, PDI Perjuangan Purworejo memberikan apresiasi kepada KPUD, Panwaslu, dan semua pihak yang telah bekerja profesional dan independen. Hal tersebut menjadi awal yang baik bagi peningkatan kualitas demokrasi di negara kita. Terutama di Kabupaten Purworejo. Adapun kader atau tokoh yang kami rekrut sebagai caleg DPRD Purworejo, yang pasti sudah memenuhi kriteria ideologis atas dasar Pancasila, kepemimpinan untuk rakyat, pemahaman terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan fungi representasi serta aspek kepribadian termasuk integritas dan komitmen menghadirkan watak politik yang membangun peradaban bangsa. Kami PDI Perjuangan Purworejo akan tegak lurus melaksanakan regulasi pemilu," tegas Luhur. (*/kj)