Mas Bram Siap Perjuangkan Kepentingan Warga Purworejo

Mas Bram (paling kiri) saat pertemuan di Desa Geparang

PURWOREJO, KABARJATENG.CO.ID-Kader muda Partai Demokrat, Bramanyto Suwondo Mudhiantoro MIR menyatakan siap memperjuangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 

Pernyataan itu disampaikannya saat bersilaturahmi dengan perwakilan warga di sejumlah desa di Purworejo. Kala kunjungan ke sejumlah desa di Purworejo, 22-24 Maret 2018, pria berusia 24 tahun yang acap disapa Mas Bram itu, mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. 

Persoalan itu di antaranya keterbatasan infrastruktur jalan, kurangnya pelayanan kesehatan, mahalnya biaya pendidikan khususnya SMA/SMK, kemiskinan, masalah pertanian, dan masalah lainnya. Dia berinisiatif menyambangi masyarakat perwakilan di Kecamatan Purwodadi, Kemiri, Grabak, Bener, Loana, dan Gebang, untuk mengetahui masalah yang dihadapi masyarakat. 

Bramantyo

Di hadapan masyarakat, pria lulusan Master (S2) jurusan Hubungan Internasional, Monash University, Australia itu menyatakan komitmennya untuk membangun masyarakat Purworejo. Bagi Mas Bram, masyarakat Purworejo adalah saudara. Dia memiliki ikatan emosional karena kakeknya, Jenderal Sarwo Edhi Wibowo (alm) lahir dan besar di Purworejo. 

Bagi masyarakat luas, nama Sarwo Edhie Wibowo tidak asing di telinga. Dia adalah tokoh militer Indonesia. Sarwo Edhie Wibowo pernah menjabat Komandan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RKPAD) yang sekarang disebut Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Perannya sangat besar dalam menjaga dan menciptakan situasi keamanan negara. 

"Saya cucu Pak Sarwo, ibu saya (Retno Cahyaningtyas) adalah putri keenam Pak Sarwo. Bagaimana pun saya punya perasaan emosional. Saya ingin membangun kampung saya, untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Purworejo," ucapnya. 

Dari hasil identifikasi masalah, Mas Bram mengatakan, banyak informasi dan masalah yang disampaikan masyarakat. Dia mencontohkan masalah keterbatasan infrastruktur jalan-jalan desa, tidak efektifnya penerapan kartu tani, keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan, masalah irigasi, penerangan jalan, dan masalah lainnya. 

"Kita harus mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat itu,". Sebagai kader muda Partai Demokrat, dia juga akan menyampaikan berbagai aspirasi itu ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk ditindaklanjuti lewat fraksi Demokrat, baik di tingkat DPRD kota dan kabupaten, propinsi maupun pusat. 

"Aspirasi ini akan saya sampaikan ke pusat untuk dicarikan solusinya," kata Mas Bram yang berencana maju sebagai calon anggota DPR Periode 2019-2024 dari Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan (Dapil) VI. Dapil itu meliputi Kota dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Temanggung. Dia mengapresiasi inisiatif masyarakat yang menyampaikan aspirasi. "Anggota legislatif dari daerah hingga pusat, tidak akan bisa bekerja, tanpa menyerap aspirasi masyarakat," ucapnya. 

Bramantyo memahami jika masyarakat sangat tahu dan mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Namun, masyarakat punya keterbatasan dalam memperjuangkan aspirasinya lewat jalur politik. Jika terpilih sebagai anggota DPR, dia menyatakan, akan menjadi sarana politik bagi masyarakat yang ingin memperjuangkan kepentingannya. 

Mas Bram, awalnya ingin mencalonkan diri lewat Dapil DKI Jakarta. Namun, dia lebih memilih Dapil VI Jawa Tengah karena persoalan yang dihadapi masyarakat jauh lebih kompleks dibandingkan masyarakat Jakarta. 

"Saya melihat, pembangunan di Jakarta relatif lebih maju dibandingkan daerah lain, khususnya di Dapil VI Jawa Tengah. Saya ingin mencurahkan perhatian untuk masyarakat di sini. Saya ingin kampung halaman kita lebih maju," harapnya. Dari pertemuan yang berlangsung, sejumlah warga menyampaikan berbagai aspirasinya. Warji, warga Desa Geparang mempersoalkan tidak efektifnya penggunaan kartu tani. Menurut dia, saat ini petani kesulitan untuk mencari pupuk karena stoknya dibatasi. 

Dia biasanya butuh 1 kwintal pupuk untuk ditebar di kala musim tanam. Namun, dia hanya mendapatkan 12-17 kilogram. 

"Beli juga tidak boleh. Saya sampai beli (pupuk) ke Kulon Progo," keluhnya. Dia juga berharap pemerintah kabupaten merespon keluhan sebagian masyarakat yang menuntut pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sudah bertahun-tahun tidak diangkat. Isriono, warga dari desa lain mempersoalkan mahalnya biaya pendidikan, khususnya di tingkat SMA. Menurut dia, saat ini untuk mendaftarkan anak-anak ke SMA, biayanya mencapai lebih dari Rp1 juta. Warga juga mempersoalkan biaya pelayanan kesehatan yang kian tinggi. Kaharudin, perwakilan warga mempertanyakan alasan kenaikan biaya pengobatan di Puskesmas yang saat ini mencapai Rp10.500, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya Rp4.500. (*/kj)