Kuasa Hukum 29 PKL Halaman Shelter Kuliner Kutoarjo Angkat Bicara

Perlunya Penataan Ulang demi Mudahnya Semua Pedagang Menjangkau Pembeli

Kunto Wibisono

PURWOREJO, KABARJATENG.CO.ID - Pengacara muda Kabupaten Purworejo Kunto Wibisono SH angkat bicara soal permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di halaman shelter kuliner Kutoarjo. Kunto merupakan kuasa hukum dari 29 PKL yang berjualan di halaman shelter kuliner Kutoarjo. 

Kepada media ini di kediamannya kawasan Semawung Kutoarjo baru-baru ini, Kunto menegaskan, ke-29 PKL tersebut memiliki wadah yaitu Koperasi Konsumen Berkah Mardi Husodo yang diketuai oleh Setyawan. 

"29 PKL yang berjualan di halaman shelter kuliner Kutoarjo, selalu memberikan retribusi. Mereka adalah pedagang kecil, yang tentu mengais rejeki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," tegas Kunto sembari menunjukkan surat kuasa yang diterimanya dari Koperasi Konsumen Berkah Mandiri Husodo. 

Masih kata Kunto yang kenyang pengalaman beracara di Jakarta, pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan kepada 29 PKL tersebut, termasuk para PKL yang berusaha mematuhi sebagaimana kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Kebijkan tersebut soal waktu berjualan di halaman shelter kuliner Kutoarjo, yakni pukul 08.00 -  16.00 WIB. 

"Sejauh ini, kita mengacu pada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Perlu menjadi catatan, para PKL yang merupakan pedagang kecil tersebut juga bagian dari masyarakat Purworejo. Mengais rejeki, ikut dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat bawah. Kadang waktu malam, ada dari mereka yang juga berjualan, namun tidak pada halaman shelter, mencari lokasi lain. Tentu hal yang wajar sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup," beber Kunto. 

Lebih jauh Kunto menjelaskan, pada prinsipnya kliennya yaitu 29 PKL tersebut mau masuk ke area shelter kuliner Kutoarjo, dengan beberapa aspirasi yang sudah disampaikan. Seperti perlunya penataan ulang area shelter kuliner maupun pendataan ulang para PKL agar semua dapat terakomodir. 

"Perlu dilakukan musyawarah semua pihak. Apa masalah-masalahnya, dan dicari solusi bersama. PKL yang berjualan di halaman shelter, mau saja masuk ke shelter, namun perlu pembenahan-pembenahan di area shelter. Agar semua pedagang dapat akses kemudahan menjangkau pembeli. Seperti misalnya, perubahan tata letak shelter, demi semua menjangkau para konsumen. Termasuk pendataan ulang lagi, demi menambah makin guyub rukun dan kebersamaan," urai Kunto yang optimis permasalahan kota tersebut dapat selesai dengan duduk bersama melakukan musyawarah. (kj)